LIMBOTO – DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyesuaikan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang membahas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I APBD 2026 dan prognosis enam bulan berikutnya di ruang sidang DPRD, Selasa (28/7/2026).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, membenarkan bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 yang telah disusun sebelumnya masih mengacu pada struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lama.
"KUA-PPAS kemarin masih disusun berdasarkan OPD lama. Karena pemerintah daerah berencana menerapkan SOTK baru, maka DPRD meminta dokumen tersebut dikoreksi dan disesuaikan kembali," ujar Sugondo.
Menurut Sugondo, penyesuaian tersebut diperlukan agar dokumen perencanaan dan penganggaran selaras dengan struktur organisasi yang baru. Sinkronisasi itu penting agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai perangkat daerah yang nantinya menjalankan tugas dan fungsinya.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan penerapan SOTK baru dapat dimulai pada Anggaran Perubahan 2026. Namun, implementasinya tetap mempertimbangkan kesiapan regulasi dan tahapan administrasi yang sedang berlangsung.
"Kita menargetkan penerapan pada anggaran perubahan, tetapi tidak akan memaksakan. Ada beberapa skenario yang telah disiapkan sambil menunggu perkembangan," katanya.
Sugondo menegaskan pembahasan yang dilakukan saat ini hanya menyangkut penyesuaian dokumen anggaran dan struktur organisasi. Ia memastikan proses tersebut tidak berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
