 |
| Bupati Gorontalo Sofyan Puhi berdiskusi dengan para nelayan di Batudaa Pantai. |
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai pada Sabtu (3/10/2026).
Menyahuti hal tersebut. Bupati Sofyan mengatakan bahwa Pemkab Gorontalo akan melakukan upaya-upaya strategis, antarnya menerbitkan surat rekomendasi resmi ke pihak Pertamina agar nelayan kecil dapat memperoleh akses BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Dalam rakor itu, asosiasi nelayan tampak mendesak Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo untuk segera menerbitkan dokumen rekomendasi tersebut. Ketiadaan rekomendasi teknis selama ini dianggap menjadi salah satu kendala bagi para nelayan dalam mengakses Pertalite bersubsidi saat hendak melaut.
Selain itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan pemerintah daerah tidak hanya akan mengawal persoalan ketersediaan BBM, tetapi juga menyiapkan solusi yang lebih terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Apa yang menjadi kendala nelayan hari ini, termasuk ketersediaan bahan bakar dan pengolahan hasil tangkapan, sedang disiapkan solusinya secara terpadu melalui program nasional Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Sofyan.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai, saat ini telah mencapai progres sekitar 70 hingga 90 persen. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat pelayanan nelayan, mulai dari sarana penyediaan BBM, cold storage, hingga sentra pengolahan hasil laut pascatangkap.
Pemkab Gorontalo juga mengusulkan perluasan program tersebut agar mencakup seluruh garis pantai di tiga kecamatan pesisir pada 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi nelayan, mulai dari kebutuhan melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan.
Namun, pengembangan kawasan pesisir masih menghadapi persoalan kewenangan. Sofyan menjelaskan, sesuai ketentuan, wilayah laut 0–12 mil berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kementerian terkait terus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Pemkab Gorontalo berharap penyelesaian persoalan BBM nelayan tidak berhenti pada penerbitan rekomendasi, tetapi berlanjut pada terbentuknya sistem pelayanan yang lebih terpadu dan mampu mendukung keberlangsungan usaha nelayan tradisional.
Reporter: Dian Tarakita